biru-dihatiku-ekonomi

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menjelaskan mengapa tidak melakukan penurunan BBM secara sekaligus melainkan dengan berkali-kali, dari kisaran harga yang menurut Komisi VII DPR seharusnya Rp3.600 per liter.

Hal ini terkait adanya wacana penurunan harga BBM yang dilakukan dengan cara dicicil oleh Pemerintahan SBY-JK demi kepentingan pencitraan menjelang Pemilu 2009.

"Kalau hitungan dari teman-teman DPR itu Rp3.600, pemerintah bisa mencicil banyak, kenapa tidak langsung diturunkan saja? Tolong sampaikan kepada publik berapa harga real-nya, kenapa itu diturunkan berkali-kali?'' tutur Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Senin (12/1/2009).

Menurutnya jika pihak pemerintah dapat menjelaskan hal tersebut, maka formulasi mengenai penurunan harga BBM akan dapat dimengerti oleh semua pihak.

Namun jika pemerintah tertutup dan penurunannya terkesan dilakukan dengan cara dicicil maka hal tersebut akan membuat publik berfikir bahwa penurunan tersebut atas dasar kepentingan politik.

Dirinya juga meminta pihak pemerintah untuk jujur mengenai penurunan harga BBM, hal tersebut dimaksudkannya agar tidak terjadi fitnah terhadap pemerintah.

"Tolong pemerintah jujur saja, sehingga tidak ada seuzon dari masyarakat, seolah-olah ini bermuatan politis,'' ucapnya.

Persepsi politisasi penurunan harga BBM itu semakin nyata ketika dirinya melihat iklan di TV yang seakan-akan penurunan harga BBM tersebut dilakukan oleh satu partai tertentu.

"Saya hanya minta tolong pemerintah lakukan yang benar dong, jangan sampai ada politiking-nya," tuturnya.

Dirinya menilai jika harga BBM yang diturunkan oleh pemerintah belum mencapai kisaran Rp3.600 atau Rp4.100, maka pemerintah berpotensi akan terus mencicil penurunan harga BBM tersebut.

''Sehingga inilah yang dianggap oleh rakyat politik menjelang pemilu, apalagi diiklankan lagi dan diklaim perjuangan satu partai lagi, sudahlah rakyat sudah cerdas dan mengerti, jangan sampai ada pembohongan publik," pungkasnya.