biru-dihatiku-ekonomi

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk terbuka kepada publik mengenai desas desus kabar adanya intervensi pemerintah yang menahan pencabutan suspensi saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Menurut Ketua Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) Marwan Batu Bara, hal ini harus segera diungkapkan agar otoritas bursa mempunyai kredibilitas.

"Pemerintah harusnya bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bermain di belakang layar. Jangan karena kepentingan golongan negara dirugikan," paparnya, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Jumat (7/11/2008).

Dia pun mengakui, di balik saham BUMI terdapat banyak kepentingan golongan. Namun, hal tersebut harus mengikuti aturan yang ada. Jangan gara-gara repo belum selesai dilakukan, kemudian mengakibatkan saham anjlok.

Menurutnya, BNBR bisa dituntut akibat batas waktu yang belum dipenuhi (publik ekspose).

Lebih lanjut dia menilai, bilamana otoritas bursa terus memberikan kelonggaran pada BNBR dan BUMI dengan alasan bisa mempengaruhi pasar adalah gambaran otoritas bursa yang tidak tegas dan dipertanyakan kredibilitasnya.

Menurutnya, lebih baik aturan main tetap ditegakkan agar tidak mempunyai dampak yang lebih buruk pada sektor riil. Tidak hanya itu, peran pemerintah untuk tidak pandang bulu memberikan sanksi bagi mereka yang benar-benar telah merugikan negara. Serta peran DPR, dinilai penting untuk bersuara dalam menyikapi hal ini.